Dharmasraya, TS.Com – Bupati Dharmasraya menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023, di Pulau Punjung, Rabu, (27/09). Acara ini dihadiri oleh Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD se-Kabupaten Dharmasraya dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa rakor ini merupakan wujud nyata bersama dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang berisi penugasan dari presiden kepada menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Dalam kurun beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya perlahan-lahan menurun dan tahun 2022 angka kemiskinan kita berada pada angka 5,56%. Kita upayakan untuk terus memperbaiki keadaan melalui beberapa program pemerintah, sehingga angka ini akan semakin menurun,” ujar Bupati.
Dalam perkembangannya, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan secara garis besar difokuskan kepada beberapa aspek dalam upaya mendorong pemerataan seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi. Serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga diperlukan hal lain, seperti menciptakan lapangan kerja produktif, mendorong produktivitas pertanian, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
Sementara di sisi lain, kita juga akan lakukan upaya pengurangan beban masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, serta peningkatan akses untuk mendukung peningkatan penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin.
“Melalui Rapat Koordinasi Kemiskinan ini, saya akan mengingatkan kembali, upaya-upaya apa saja yang perlu kita tingkatkan untuk Dharmasraya bebas dari kemiskinan,” harap Bupati.
Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan daerah dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, meningkatkan ketepatan program kegiatan dan pengalokasian anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah, sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan, baik yang berupa bantuan langsung maupun yang berupa penyediaan sarana atau peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.
Ketiga, menyusun regulasi yang akan mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah dan penghapusan kemiskinan ekstrem, baik di kabupaten maupun di tingkat nagari. Keempat, menjalin lebih banyak lagi kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung penanggulangan kemiskinan daerah dan penghapusan kemiskinan ekstrem. (**).
